04 Juli 2025 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah segera merespons rencana gugatan Juliana Marins ke jalur hukum internasional. Gugatan Juliana Marins muncul akibat dugaan pelanggaran dalam kasus wisatawan asing yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu.
Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan wisatawan nasional maupun internasional harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah konkret guna mengantisipasi dampak hukum yang mungkin timbul dari gugatan tersebut. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai negara destinasi wisata yang aman dan ramah bagi wisatawan internasional.
Di sisi lain, rencana gugatan Juliana Marins ini juga menjadi pengingat pentingnya pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk wisatawan asing. DPR menilai peristiwa ini dapat berimplikasi pada citra Indonesia di mata dunia internasional jika tidak segera ditangani dengan bijak.
Secara terpisah, pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa pemerintah harus segera menyiapkan strategi hukum yang tepat untuk menghadapi gugatan tersebut. Menurutnya, komunikasi diplomatik juga perlu diperkuat agar kasus ini tidak berkembang menjadi masalah bilateral yang lebih serius.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan respons resmi atas dorongan Ketua DPR ini. Namun, masyarakat diharapkan tetap tenang dan mempercayakan penanganan masalah kepada pihak yang berwenang agar situasi tidak semakin meluas.